Etika Berdemokrasi

Polrestebo.jambi.polri.go.id, Tebo – Seringkali terjadi kesalahan dalam memahami demokrasi, khususnya ketika bersentuhan dengan kebebasan, seolah etika tidak lagi menjadi sebuah nilai. Padahal sejatinya tujuan tertinggi dari demokrasi adalah terbentuknya masyarakat modern dan beradab (modern and civilized).

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apa makna dari “modernity” dan “civility”? Kata modern biasanya identik dengan kemajuan pemikiran yang teraplikasikan dalam pembangunan yang berkemajuan.

Bagi pendukung demokrasi dalam perspektif Islam juga tak lupa mencari padanan kata Arabnya. Dalam bahasa Arab kata “modern” disebut “haditsah” atau baru. Kata haditsah menggambarkan antitesis dari masa lalu yang kurang pendidikan, terbelakang, kurang karakter, dan seterusnya.

Sementara kata “civilized” identik dengan kehidupan kota yang lebih berpendidikan, luwas pandangan, berkemajuan dan makmur. Lagi-lagi dalam bahasa Arab ada pula padanannya, yang disebut dengan “at-tamaddun”. Kata tersebut seakar dengan kata “kota”. Tentu kota adalah antitesis dari “qaryah” (kampung) yang kurang pendidikan dan terbelakang. Oleh karena itu, keharusnyalah karakter orang kota tentu lebih sopan, santun, dan beretika.

Dari tujuan demokrasi yang seperti itu dapat disimpulkan bahwa karakter manusia harusnya disesuaikan pula dengan demokrasi yang diyakini bersama. Bukan sebaliknya. Semakin mengaku demokratis, justru jangan sampai malah semakin kehilangan karakter demokrasinya.

Pemimpin maupun rakyat dalam tatanan demokrasi sudah seharusnya bersikap layaknya insan yang lebih berpendidikan, berpikiran luas, berwawasan kemajuan, kemakmuran dan keadilan. Tapi tidak kalah pentingnya memahami batas-batas “kebebasan” dan “tanggung jawab sosial”. Sehingga dalam ekspresi kebebasan tidak sampai “kebablasan”.

Dan tak kalah penting pula, pemimpin, calon pemimpin, maupun rakyat dalam tatanan demokrasi harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang dilandasi pendidikan beradab seperti saling menghormati, santun, merangkul dan kerjasama.

Bukan sebaliknya, atas nama demokrasi pemimpin dibiarkan mencaci, merendahkan, memaki dan kasar kepada para pihak yang tak seide, apalagi kepada rakyat. Atau sebaliknya, tentu rakyat punya hak menyampaikan kritik bahkan ketidaksetujuan kepada pemimpinnya. Tapi dalam batas-batas kebebasan yang beradab dan dengan instrumen-instrumen yang tak melanggar tata aturan yang ada.

(Kompol Yudha Pranata, S.I.K, SH)

Publish   : DSM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *